Keputusan penting diambil Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Mulai 2029 mendatang, pemilu legislatif dan pilkada akan digabung.
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tak dapat menerima permohonan sengketa hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Banjarbaru 2025.
Perihal intimidasi dan tekanan menyeruak dalam sidang pendahuluan sengketa Pemungutan Suara Ulang (PSU) Banjarbaru yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (15/05/2025).
Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Banjarbaru, kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (23/04/2025).
Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Banjarbaru dipastikan digelar 19 April 2025. KPU Kalimantan Selatan akan bertindak sebagai penyelenggara.
Seiring hasil putusan sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (04/02/2025) malam, pasangan calon H Saidi Mansyur-Said Idrus Al Habsyie dipastikan on the way (OTW) ke pelantikan kepala daerah serentak.
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan melanjutkan salah satu dari empat permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait Pilkada Banjarbaru 2024.
Pelantikan kepala daerah yang tidak berperkara di Mahkamah Konstutisi (MK), batal digelar 6 Februari 2025.
Komisi II DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyepakati jadwal pelantikan kepala daerah, khususnya yang tidak berperkara di Mahkamah Konstitusi.
Kendati tak digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), penetapan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 di Barito Kuala (Batola) belum dapat dilakukan.
Terimbas putusan Mahkamah Konstitusi (MK), HM Aditya Mufti Ariffin-Said Abdullah Alkaff lolos ambang batas pencalonan Pilkada Banjarbaru 2024.
Setelah digeruduk ratusan massa dari berbagai penjuru, DPR RI memastikan tidak lagi membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada.
Selain mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan syarat usia calon kepala daerah, Selasa (20/8).
Peta perpolitikan menjelang Pilkada Serentak 2024 dipastikan berubah, setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (20/8).
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya permohonan perselisihan hasil pemilihan anggota DPR RI Dapil Kalimantan Selatan I yang diajukan Partai Demokrat.
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak seluruh permohonan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, Senin (22/4).
Setelah penggeledahan yang sempat menghebohkan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Barito Kuala (Batola) terus mendalami dugaan korupsi anggaran TP PKK di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).
Beberapa hari menjelang kepulangan, seorang jemaah haji asal Hulu Sungai Tengah (HST) bernama Hj Sanainah Salimi Abdurrahman meninggal dunia di Tanah Suci.
Sejumlah pejabat eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pratama dalam lingkup Pemprov Kalimantan Selatan, resmi menduduki jabatan baru, Senin (14/07/2025).
Pertahanan Barito Putera di Liga 2 musim 2025/2026 mendapatkan sentuhan pemain berpengalaman, seiring kedatangan Fabiano Da Rosa Beltrame.
Lini belakang Barito Putera kedatangan pemain baru. Sosok yang terpilih adalah Haudi Abdillah.
Giliran manajemen Perusahaan Daerah (PD) Aneka Usaha Selidah yang dirombak Bupati Barito Kuala (Batola) H Bahrul Ilmi.
Merespons keluhan petani, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencopot Dani Satria dari jabatan sebagai Pimpinan Wilayah (Pimwil) Bulog Kalimantan Selatan.
Masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Hajji (Bipih) 2025 tahap pertama, telah berakhir 14 Maret.
Sedikitnya 4 perusahaan yang beroperasi di Banjar, Barito Kuala (Batola) dan Kotabaru diadukan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).
Sebuah petisi terkait penolakan penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tersebar di media sosial.
Tempat Pemerosesan Akhir (TPA) Regional Banjarbakula di Banjarbaru, mulai keteteran menerima kiriman sampah seberat 360 ton dalam sehari.
