KABARKALSEL.COM, JAKARTA - Dugaan kecurangan dalam perdagangan beras berhasil diungkap Kementerian Pertanian.
Nilai kerugian akibat manipulasi kualitas dan harga di jalur distribusi itu terbilang fantastis, karena mencapai puluhan triliun.
Adapun pengungkapan kasus berawal dari temuan anomali harga pasar. Padahal produksi padi sekarang mencatatkan angka tertinggi tertinggi dalam 57 tahun terakhir dengan stok mencapai 4,15 juta ton.
"Setelah terlihat anomali, kami bersama mengecek pasar di 10 provinsi," papar Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dikutip dari Antara, Kamis (26/05/2025).
"Setelah pengecekan kualitas, timbangan dan seterusnya, ditemukan hal yang tidak sesuai, termasuk Harga Eceran Tertinggi (HET)," tambahnya.
Selanjutnya Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan, Kejaksaan dan Polri turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan mendalam.
Dari sampel 136 beras premium, ditemukan 85,56 persen tidak sesuai dan hanya 14,4 persen yang sesuai ketentuan.
Kemudian 59,78 persen tidak sesuai HET dan 40,22 sesuai HET. Sedangkan berat sesuai kemasan sebesar 78,14 persen berbanding 21,66 persen berat tidak sesuai kemasan
Adapun di level beras medium dari 76 merek, ditemukan 88,24 persen tidak sesuai mutu beras. Kemudian 95,12 persen tidak sesuai HET dan hanya 4,88 persen yang sesuai.
Sementara berat tidak sesuai kemasan sebesar 9,38 persen berbanding 90,63 persen yang telah sesuai kemasan.
Untuk memastikan akurasi dalam pengecekan di lapangan, tim pemantau menggunakan 13 laboratorium yang tersedia di 10 provinsi.
"Kami menggunakan laboratorium agar tidak salah dalam menyampaikan informasi, karena sektor ini terbilang sensitif. Hasilnya potensi kerugian yang terhitung sebesar Rp99,35 triliun," beber Andi.
Selama pengambilan sampel dilakukan dalam rentang 6 hingga 23 Juni 2025, terkumpul sedikitnya 268 sampel beras dari berbagai titik di 10 provinsi.
Titik-titik tersebut adalah Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), kemudian pasar maupun tempat penjual beras di Jabodetabek dan Sulawesi Selatan.
Selanjutnya di pasar dan tempat penjual beras di Lampung, Aceh, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, hingga Jawa Barat.
Atas temuan tersebut, Kementerian Pertanian memberikan tenggat 14 hari kedepan kepada para pengusaha agar berbenah dan tidak melakukan kecurangan serupa.
Apabila masih ditemukan kecurangan yang dilakukan pengusaha terkait, mereka akan ditidak tegas sesuai hukum berlaku.
"Kami meminta mereka berbenah agar tidak lagi menjual beras di atas HET. Silakan periksa merek masing-masing. Kalau tidak berubah selama dua pekan mendatang, mereka akan berhadapan dengan pemerintah," tutup Andi.
