Respons Dua Putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Akan Menyesuaikan PKPU - Berita Kalimantan Selatan

Respons Dua Putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Akan Menyesuaikan PKPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI langsung merespons dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan pencalonan kepala daerah.

admin

Aug 20, 2024 - 23:52

Aug 23, 2024 - 11:17

Respons Dua Putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Akan Menyesuaikan PKPU

Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, memberikan keterangan pers di Senayan, Jakarta, Selasa (20/8) malam. Foto: Antara

KABARKALSEL.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI langsung merespons dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan pencalonan kepala daerah.

Respons memang harus dilakukan, karena kedudukan putusan MK adalah segera berlaku tanpa mengubah undang-undang.

"Tentunya kami akan mengkaji lebih detail salinan putusan MK untuk memahami secara utuh persyaratan calon kepala daerah yang konstitusional," papar Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, dikutip dari Antara, Selasa (20/8) malam.

Kedua putusan MK yang akan dikaji adalah Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang pengubahan ambang batas pencalonan calon kepala dan wakil kepala daerah di pilkada.

Kemudian putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang menolak gugatan syarat usia calon kepala daerah ketika mendaftarkan diri.

Baca juga:

MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah, Parpol Dapat Usung Calon Tanpa Kursi di DPRD

Gugatan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Ditolak MK, Kaesang Terganjal Maju Pilgub

"Kami akan segera melakukan konsultasi dengan Komisi II DPR dan pemerintah terkait putusan MK, sebagaimana diatur dalam aturan pembentukan perundang-undangan," jelas Afifuddin.

Konsultasi akan dilakukan dengan memperhatikan tahapan dan jadwal Pilkada 2024, sebagaimana Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan.

"Kami akan melakukan langkah lain yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti putusan MK sebelum tahapan pendaftaran calon kepala daerah dilaksanakan," beber Afif.

"Termasuk melakukan perubahan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan," tutupnya.

Sesuai PKPU Nomor 2 Tahun 2024, masa pendaftaran calon kepala dan wakil kepala daerah berlangsung sejak 27 hingga 29 Agustus 2024.

Page 1 of 1

Tags:

admin

admin

Related Posts

Menengok Kesiapan Pemberangkatan Jemaah Haji Embarkasi Banjarmasin

Menjelang keberangkatan pertama jemaah haji ke Tanah Suci, Embarkasi Banjarmasin terus melakukan persiapan.

Waduh! 571.410 Penerima Bansos Pernah Terlibat Judi Online

Fakta miris ditemukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terkait bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintah.

Presiden Beli Sapi Warga Tapin, Harganya Bikin Senyum Lebar

Senyum Syamsudin tak kunjung surut. Peternak di Kecamatan Hatungun, Tapin, ini tak menyangka salah satu sapi jenis limosin yang lama dipelihara, dibeli oleh Presiden Prabowo Subianto seharga Rp103 juta.

Hore! Syamsudin Noor Kembali Berstatus Bandara Internasional

Melalui perjuangan yang tidak mudah, Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin kembali menyandang status internasional.

Sambut Puncak Haji 1446 Hijriah, Seluruh Jemaah Indonesia Tiba di Makkah

Menjelang puncak ibadah haji 1446 Hijriah, sebanyak 203.149 calon haji reguler telah tiba di Makkah.

Kasus TPPU Jual Beli Batu Bara, Polda Kalsel Menetapkan 3 Tersangka

Direktorat Reskrimsus Polda Kalimantan Selatan menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jual beli batu bara senilai lebih dari Rp16 miliar.

Popular

Pelaku Pencabulan di Marabahan Batola Ditangkap Usai Gelar Resepsi Perkawinan

Pelaku Pencabulan di Marabahan Batola Ditangkap Usai Gelar Resepsi Perkawinan

Pepatah barang siapa menanam pasti akan menuai hasil begitu mengena untuk pelaku persetubuhan kepada perempuan di bawah umur di Kecamatan Marabahan, Barito Kuala (Batola).

Dugaan Korupsi Anggaran TP PKK di DPMD, Kejari Batola Sudah Periksa 8 Saksi

Dugaan Korupsi Anggaran TP PKK di DPMD, Kejari Batola Sudah Periksa 8 Saksi

Setelah penggeledahan yang sempat menghebohkan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Barito Kuala (Batola) terus mendalami dugaan korupsi anggaran TP PKK di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

Respons Kesulitan Petani, Menteri Pertanian Copot Jabatan Pimwil Bulog Kalsel

Respons Kesulitan Petani, Menteri Pertanian Copot Jabatan Pimwil Bulog Kalsel

Merespons keluhan petani, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencopot Dani Satria dari jabatan sebagai Pimpinan Wilayah (Pimwil) Bulog Kalimantan Selatan.

Batola Rekrut 678 PPPK, Honorer Rugi Tidak Mendaftar

Batola Rekrut 678 PPPK, Honorer Rugi Tidak Mendaftar

Sedikitnya 678 formasi disiapkan Pemkab Barito Kuala (Batola) dalam pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024.

Mulai Juli 2025, Korem 101/Antasari Kalsel Naik Status Menjadi Kodam

Mulai Juli 2025, Korem 101/Antasari Kalsel Naik Status Menjadi Kodam

Terhitung mulai Juli 2025, Komando Resort Militer (Korem) 101/Antasari di Kalimantan Selatan terpisah dari Komando Daerah Militer (Kodam) VI/Mulawarman.

Giliran Manajemen Aneka Usaha Selidah Dirombak Bupati Batola

Giliran Manajemen Aneka Usaha Selidah Dirombak Bupati Batola

Giliran manajemen Perusahaan Daerah (PD) Aneka Usaha Selidah yang dirombak Bupati Barito Kuala (Batola) H Bahrul Ilmi.

Respons Kesulitan Petani, Menteri Pertanian Copot Jabatan Pimwil Bulog Kalsel

Respons Kesulitan Petani, Menteri Pertanian Copot Jabatan Pimwil Bulog Kalsel

Merespons keluhan petani, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencopot Dani Satria dari jabatan sebagai Pimpinan Wilayah (Pimwil) Bulog Kalimantan Selatan.

Tahap Pertama Berakhir, 3.131 Calon Haji Kalsel Lunasi Bipih 2025

Tahap Pertama Berakhir, 3.131 Calon Haji Kalsel Lunasi Bipih 2025

Masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Hajji (Bipih) 2025 tahap pertama, telah berakhir 14 Maret.

Walhi Kalsel Adukan Perusahaan di Banjar, Batola dan Kotabaru ke Kejagung

Walhi Kalsel Adukan Perusahaan di Banjar, Batola dan Kotabaru ke Kejagung

Sedikitnya 4 perusahaan yang beroperasi di Banjar, Barito Kuala (Batola) dan Kotabaru diadukan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Muncul Petisi Penolakan Penundaan Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024, Sudah Diteken Puluhan Ribu

Muncul Petisi Penolakan Penundaan Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024, Sudah Diteken Puluhan Ribu

Sebuah petisi terkait penolakan penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tersebar di media sosial.

TPA Banjarbakula Mulai Keteteran Tangani Ratusan Ton Sampah Setiap Hari

TPA Banjarbakula Mulai Keteteran Tangani Ratusan Ton Sampah Setiap Hari

Tempat Pemerosesan Akhir (TPA) Regional Banjarbakula di Banjarbaru, mulai keteteran menerima kiriman sampah seberat 360 ton dalam sehari.