DPRD Batola juga memberikan saran peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Salah satunya meninjau kinerja masing-masing lembaga untuk mengetahui pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah.
Hal lain yang disoroti DPRD Batola adalah poin Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih berada di urutan bawah dari kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan dengan nilai 71,40.
Kemudian laju pertumbuhan ekonomi 5,02 persen, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berkisar Rp6,7 miliar yang menempatkan Batola di urutan 10.
"Kedepan pemerintah daerah harus memperhatikan peningkatan kualitas kesehatan dan akses pendidikan berkualitas, serta menciptakan lingkungan pertumbuhan dan perkembangan manusia," beber Basrin.
"Juga merancang belanja APBD yang inline dengan struktur pembentuk utama PDRB Batola melalui skema memperbesar ruang fiskal belanja modal, belanja hibah, dan belanja program strategis di bidang pembentuk utama PDRB," imbuhnya.
Juga merancang skema pembiayaan APBD yang berorientasi kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor formal maupun informal.
Selain rekomendasi yang berkaitan dengan data, DPRD Batola meminta penjelasan mekanisme kepada pemerintah daerah tentang perubahan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Batola menjadi BPR Tapin Sejahtera.
DPRD Batola juga meminta pemerintah daerah melakukan audit independen terhadap PT Pelabuhan Barito Kuala Mandiri (PBKM).
Baca juga:
Tagih Kepastian Pengangkatan, Calon PPPK Kembali Sambangi DPRD Batola
Giliran Manajemen Aneka Usaha Selidah Dirombak Bupati Batola
Dalam rekomendasi yang berjumlah 10 poin utama tersebut, DPRD Batola menyoroti peran dan posisi camat.
"Menurut pantauan kami, tidak semua camat berdomisili di wilayah kerja (menempati rumah dinas). Hal ini diperlukan agar fungsi pelayanan, baik pembangunan dan bermasyarakat lebih optimal," papar Basrin.
"Dengan begitu (menempati rumah dinas), camat dapat mengetahui dan mendalami permasalahan di wilayah, terutama di luar jam kerja," sambungnya.
DPRD Batola juga meminta pemerintah daerah membenahi taman kota, serta menertibkan pedagang kaki lima di Jalan Trans Kalimantan dan bangunan di atas sungai yang dapat mengakibatkan banjir ataupun menghalangi normalisasi sungai.
Sementara terkait keberadaan sarana dan prasarana olahraga, DPRD Batola menginginkan peninjauan agar fasilitas yang tersedia bisa dimanfaatkan kembali.
"Juga diharapkan pemerintah daerah mengoptimalkan kegiatan transaksi jual beli di Pasar Marabahan menjadi setiap hari dalam satu minggu, bukan hanya setiap Selasa," tegas Basrin.
Berkaitan rekomendasi DPRD Batola, Herman Susilo yang mewakili Bupati H Bahrul Ilmi menyampaikan apresisasi dan terima kasih.
"Rekomendasi tersebut merupakan bentuk perhatian dan apresiasi DPRD Batola terhadap kinerja pemerintah daerah. Ini akan menjadi dasar keyakinan kami untuk menjalankan roda pembangunan dan pemerintahan," sahut Herman.
"Terhadap saran, pendapat, imbauan maupun kritik membangun tentunya menjadi masukan berharga untuk memperbaiki kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus memaksimalkan potensi daerah," tutupnya.
