KABARKALSEL.COM, BANJARBARU - Pemprov Kalimantan Selatan melalui Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) terus mendorong transformasi digital dan penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui berbagai kebijakan strategis. 

Kepala Dinaskop dan UKM Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai, memastikan digitalisasi UMKM menjadi fokus utama guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan daya saing pelaku usaha di era ekonomi digital.

“Digitalisasi UMKM tidak hanya membantu memperluas jangkauan pasar," papar Yanuar dalam FGD Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Untuk UMKM, Rabu (28/05/2025). 

"Strategi digitalisasi juga memperkuat operasional bisnis dengan dukungan teknologi. Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan UMKM agar bisa bertahan dan berkembang," imbuhnya.

Selain mendorong UMKM untuk memanfaatkan teknologi, Pemprov Kalsel juga memastikan akses terhadap permodalan dan pelatihan tersedia merata hingga ke daerah.

Juga memberikan dukungan menyeluruh dalam bentuk permodalan, pelatihan, hingga fasilitasi pemasaran. Ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bidang permodalan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

"Dana KUR mencapai Rp5,69 triliun dengan realisasi per April 2025 sebesar Rp1,68 triliun atau 29,52 persen," beber Yanuar.

Terdapat beberapa skema KUR yang ditawarkan. Di antaranya KUR mikro, kecil, super mikro, hingga KUR penempatan pekerja migran. 

"Seiring perubahan kebijakan, batas kredit tanpa agunan untuk KUR Mikro dinaikkan dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta,” jelas Yanuar.

Selain program nasional, sejumlah pemerintah daerah turut hadir dengan skema kredit inovatif seperti Kredit Bahuma (Pemkot Banjarmasin), Kredit Gerbang Emas (Pemkab Tabalong), dan Kredit Kurma Manis (Pemkab Banjar).

Kemudian Kredit UMKM (Pemkot Banjarbaru), Kredit Bamuda (Pemkab Hulu Sungai Tengah), serta Sanggam Babungas dan Sanggam Bakabun (Pemkab Balangan).