KABARKALSEL.COM, MARABAHAN - Berbalut suasana hangat dan akrab, Komisi II DPRD Barito Kuala (Batola) menerima audiensi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Batola masa bakti 2025–2030, Selasa (24/06/2025) siang.
Audiensi tak hanya menjadi ajang perkenalan kepengurusan baru, juga menjadi momentum penyampaian berbagai aspirasi terkait dunia pendidikan.
Terlebih DPRD juga menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan Batola, Aris Saputera, Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar, dan Kabid Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan dalam audiensi bersama PGRI.
Adapun audiensi langsung dipandu Ketua Komisi II, Mohammad Agung Purnomo, serta dihadiri H Reidan Winata, Basrin, Sri Wahyuningsih, Hj Rini Dewi Kencana, Basuni Bahdi, Sayyid Muhammad Anies, dan Hasimudin.
"Selain menjalin silaturahmi, ini juga bentuk koordinasi dengan DPRD Batola sebagai pembina PGRI. Diharapkan arah program kerja kami selaras dan tidak salah langkah," ungkap Ketua PGRI Batola H Sumarji.
"Pun kami telah menyusun beberapa program kerja yang langsung menyentuh guru seperti pelatihan, hingga penanggulangan permasalahan guru," tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, PGRI Batola menyampaikan beberapa hal seperti usulan peningkatan kesejahteraan guru, baik PNS maupun non-PNS, termasuk tunjangan dan insentif. Kemudian status guru honorer dan tindak lanjut seleksi PPPK.
Baca juga: DPRD Batola Mulai Bahas KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2025
Baca juga: Apresiasi Semangat Brigade Pangan, Legislator Batola Dorong Perbaikan Tata Kelola Air
PGRI meminta evaluasi terhadap kebijakan pendidikan daerah yang telah berjalan, dan menyampaikan masukan untuk perumusan kebijakan pendidikan dimasa mendatang.
Sementara perlindungan profesi dan hukum untuk guru dalam menjalankan tugas, pun tak luput dari pembahasan.
PGRI Batola juga menyoroti isu strategis dari pemerintah pusat seperti implementasi Pembelajaran Mendalam (PM), Kecerdasan Artifisial (KKA), dan program Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (CKSPS).
Menanggapi hal tersebut, Aris Saputera menjelaskan bahwa beberapa usulan telah diterima dan dibicarakan bersama DPRD.
"Beberapa hal telah dibahas, salah satunya terkait tunjangan guru dan kepala sekolah. Khusus tunjangan kepala sekolah, sekarang memang masih dibawah Rp2 juta," sahut Aris.
"Selain soal kesejahteraan yang diharapkan bisa terwujud, juga diperoleh masukan mengenai mekanisme mutasi dan pengangkatan kepala sekolah," tambahnya.
Sementara Mohammad Agung Purnomo menegaskan kesiapan DPRD Batola dalam menindaklanjuti aspirasi melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Baca juga: Songsong Indonesia Emas 2045, DPRD Dukung Peningkatan Layanan KIA di Batola
Baca juga: Respons Pembentukan PT Desa, DPRD Batola Panggil Instansi Terkait
"Tentunya silaturahmi penting agar kami mengetahui langsung aspirasi para guru," ungkap Agung yang juga Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Batola.
"Terkait usulan tunjangan, kalau Dinas Pendidikan mengajukan anggaran, tentu kami akan melihat dan mencocokkan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)," sambungnya.
Namun demikian, Agung juga mengingatkan bahwa setiap pengusulan semestinya mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
"Kondisi keuangan daerah wajib diketahui. Kalau memang memungkinkan baik dalam APBD Perubahan 2025? atau APBD 2026, tentu akan kami dorong agar terealisasi,” beber Agung.
"Namun kalau anggaran kurang memadai, kami tetap mengupayakan solusi yang tepat. Terkait usulan tali asih untuk guru, mudah-mudahan bisa sinkron dengan program kepala daerah," tutupnya.
