Sekalipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, Sahbirin Noor alias Paman Birin belum akan dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selepas Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), roda pemerintahan di Pemprov Kalimantan Selatan diklaim tetap berjalan normal.
Terungkap alasan utama Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, ketika mengajukan gugatan praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Usai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka, Sahbirin Noor mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Sekalipun memiliki hubungan keluarga, Andi Syamsuddin Arsyad atau biasa disapa H Isam enggan dikait-kaitkan dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat Sahbirin Noor.
Kendati belum ditahan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberlakukan cegah ke luar negeri terhadap Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, setelah menjadi tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa.
Setelah lama ditunggu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan kronologi Operasi Tangkap Tangan (OTT) hingga akhirnya menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, sebagai salah seorang tersangka.
Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sahbirin Noor belum ditahan.
Sebanyak empat dari enam terduga pelaku korupsi yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kalimantan Selatan, telah tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (7/10) malam.
Uang sebanyak Rp10 miliar juga disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kalimantan Selatan.
Lebih dari 24 jam melakukan pemeriksaan, penyidik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) RI meninggalkan Mako Polres Banjarbaru usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat di Pemprov Kalimantan Selatan.
Orang kepercayaan Gubernur H Sahbirin Noor diduga ikut terseret dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kalimantan Selatan, Minggu (6/10).
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kalimantan Selatan (Kalsel), Minggu (6/10).
Agar tidak terjerumus, unsur pimpinan, anggota dan pegawai sekretariat DPRD Barito Kuala (Batola) mendapat sosialisasi antikorupsi, Rabu (11/9).
Sebagai bentuk dukungan terhadap pencegahan korupsi, DPRD Barito Kuala (Batola) meneken komitmen antikorupsi, Rabu (11/9).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti kinerja sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Tabalong.