KABARKALSEL.COM, JAKARTA - Pemprov Kalimantan Selatan menegaskan komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi di sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/06/2025).
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas hasil evaluasi KPK yang mengidentifikasi risiko tinggi korupsi PBJ dalam lingkup Pemprov Kalsel.
"Tentunya rekomendasi KPK menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem dan prosedur pengadaan," ungkap Gubernur H Muhidin.
"Bukan hanya persoalan hukum, korupsi di sektor pengadaan juga berdampak langsung kepada hak masyarakat atas layanan dan pembangunan yang berkualitas," imbuhnya.
Sebagai tindak lanjut, terdapat neberapa langkah konkret yang akan diimplementasikan. Salah satunya penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Inspektorat dan Dinas PUPR sebagai proyek percontohan.
Kemudian peningkatan kapasitas dan integritas ASN di sektor pengadaan, pemanfaatan e-Katalog versi 6 untuk memperkuat transparansi dan keamanan transaksi, serta optimalisasi fitur e-Audit oleh Inspektorat untuk mendeteksi anomali sejak dini.
Sementara Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menegaskan bahwa PBJ merupakan salah satu sektor paling rawan korupsi.
"Korupsi PBJ ini ibarat fenomena gunung es yang tampak hanya sebagian kecil, lalu jauh lebih kompleks dan terus berulang karena kelemahan sistem dan integritas," tegas Tanak.
Sejumlah modus korupsi yang kerap terjadi dalam PBJ adalah pengaturan tender, tender fiktif, suap dan gratifikasi, mark up anggaran, penyalahgunaan wewenang, pengurangan volume pekerjaan, hingga penggunaan perusahaan fiktif.
Adapun Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti, menyampaikan tiga persoalan mendasar dalam PBJ di Pemprov Kalsel
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, KPK masih melihat kultur persekongkolan dan perilaku suap/gratifikasi akibat rendahnya komitmen pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan antikorupsi.
Kemudian ditemukan celah regulasi dalam sistem e-purchasing yang dimanfaatkan untuk melakukan penyimpangan.
Persoalan lain adalah fungsi pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) masih, termasuk keterbatasan inisiatif pencegahan.
“Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 menunjukkan risiko korupsi PBJ Pemprov Kalsel tergolong tinggi," tukas Ely.
"Faktanya responden mengaku sering melihat atau mendengar bahwa pengadaan tidak memberi manfaat dan kualitas barang tidak sesuai. Untungnya ini terjadi di era sebelum pemerintahan sekarang," imbuhnya.
SPI 2024 mencatat Pemprov Kalsel memperoleh skor 64,15 poin atau turun 8,39 poin dari tahun sebelumnya.
Kendati sudah turun, Pemprov Kalsel masih berada dalam kategori rentan. Khusus komponen PBJ, indeks integritas internal hanya berada di angka 59,11 poin.
Sementara data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat struktur pendapatan Pemprov Kalsel masih didominasi dana transfer pusat sebesar 53,69 persen. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru menyumbang 46,15 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan diperlukan dorongan kuat untuk meningkatkan PAD dan memperkuat kemandirian fiskal daerah. Dalam konteks ini, reformasi PBJ menjadi langkah strategis dan mendesak.
