Meski sidang baru digelar 28 Oktober 2024 mendatang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut bakal kalah melawan gugatan praperadilan yang dilakukan Sahbirin Noor.
Sekalipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, Sahbirin Noor alias Paman Birin belum akan dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selepas Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), roda pemerintahan di Pemprov Kalimantan Selatan diklaim tetap berjalan normal.
Terungkap alasan utama Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, ketika mengajukan gugatan praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Usai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka, Sahbirin Noor mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Sekalipun memiliki hubungan keluarga, Andi Syamsuddin Arsyad atau biasa disapa H Isam enggan dikait-kaitkan dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat Sahbirin Noor.
Kendati belum ditahan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberlakukan cegah ke luar negeri terhadap Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, setelah menjadi tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa.
Sekalipun Sahbirin Noor tersandung kasus dugaan korupsi, kader Partai Golkar Kalimantan Selatan diyakini tetap mendukung pencalonan Raudatul Jannah di Pilkada 2024.
Setelah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi, nama Sahbirin Noor menjadi sorotan. Terlebih terjadi kenaikan signifikan harta kekayaan selama nyaris dua periode menjadi gubernur di Kalimantan Selatan.
Setelah lama ditunggu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan kronologi Operasi Tangkap Tangan (OTT) hingga akhirnya menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, sebagai salah seorang tersangka.
Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sahbirin Noor belum ditahan.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur H Sahbirin Noor (SHB) sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di Pemprov Kalimantan Selatan, khusus Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Setelah penggeledahan yang sempat menghebohkan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Barito Kuala (Batola) terus mendalami dugaan korupsi anggaran TP PKK di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).
Beberapa hari menjelang kepulangan, seorang jemaah haji asal Hulu Sungai Tengah (HST) bernama Hj Sanainah Salimi Abdurrahman meninggal dunia di Tanah Suci.
Sejumlah pejabat eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pratama dalam lingkup Pemprov Kalimantan Selatan, resmi menduduki jabatan baru, Senin (14/07/2025).
Pertahanan Barito Putera di Liga 2 musim 2025/2026 mendapatkan sentuhan pemain berpengalaman, seiring kedatangan Fabiano Da Rosa Beltrame.
Lini belakang Barito Putera kedatangan pemain baru. Sosok yang terpilih adalah Haudi Abdillah.
Giliran manajemen Perusahaan Daerah (PD) Aneka Usaha Selidah yang dirombak Bupati Barito Kuala (Batola) H Bahrul Ilmi.
Merespons keluhan petani, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencopot Dani Satria dari jabatan sebagai Pimpinan Wilayah (Pimwil) Bulog Kalimantan Selatan.
Masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Hajji (Bipih) 2025 tahap pertama, telah berakhir 14 Maret.
Sedikitnya 4 perusahaan yang beroperasi di Banjar, Barito Kuala (Batola) dan Kotabaru diadukan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).
Sebuah petisi terkait penolakan penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tersebar di media sosial.
Tempat Pemerosesan Akhir (TPA) Regional Banjarbakula di Banjarbaru, mulai keteteran menerima kiriman sampah seberat 360 ton dalam sehari.
