Menghindari keterlambatan tanam yang kerap dialami para petani di Kecamatan Jejangkit, anggota DPRD Barito Kuala (Batola) Gunawan, mendorong pemerintah daerah terus memperbaiki tata kelola air.
Terlibat korupsi dana kader sosial, anggota DPRD Hulu Sungai Tengah (HST) Muhammad Saidinor divonis setahun penjara.
Terlibat korupsi dana kader sosial, anggota DPRD Hulu Sungai Tengah (HST) M Saidinor dituntut penjara 1,5 tahun.
Penyelidikan dugaan ijazah palsu yang digunakan salah seorang anggota DPRD Kalimantan Selatan periode 2024-2029, akhirnya dihentikan penyidik.
Pepatah barang siapa menanam pasti akan menuai hasil begitu mengena untuk pelaku persetubuhan kepada perempuan di bawah umur di Kecamatan Marabahan, Barito Kuala (Batola).
Setelah penggeledahan yang sempat menghebohkan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Barito Kuala (Batola) terus mendalami dugaan korupsi anggaran TP PKK di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).
Merespons keluhan petani, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencopot Dani Satria dari jabatan sebagai Pimpinan Wilayah (Pimwil) Bulog Kalimantan Selatan.
Sedikitnya 678 formasi disiapkan Pemkab Barito Kuala (Batola) dalam pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024.
Terhitung mulai Juli 2025, Komando Resort Militer (Korem) 101/Antasari di Kalimantan Selatan terpisah dari Komando Daerah Militer (Kodam) VI/Mulawarman.
Giliran manajemen Perusahaan Daerah (PD) Aneka Usaha Selidah yang dirombak Bupati Barito Kuala (Batola) H Bahrul Ilmi.
Merespons keluhan petani, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencopot Dani Satria dari jabatan sebagai Pimpinan Wilayah (Pimwil) Bulog Kalimantan Selatan.
Masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Hajji (Bipih) 2025 tahap pertama, telah berakhir 14 Maret.
Sedikitnya 4 perusahaan yang beroperasi di Banjar, Barito Kuala (Batola) dan Kotabaru diadukan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).
Sebuah petisi terkait penolakan penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tersebar di media sosial.
Tempat Pemerosesan Akhir (TPA) Regional Banjarbakula di Banjarbaru, mulai keteteran menerima kiriman sampah seberat 360 ton dalam sehari.
