KABARKALSEL.COM, BANJARBARU - Sekalipun honorer akan ditiadakan di akhir 2024, Pemprov Kalimantan Selatan memastikan tidak akan melakukan pemecatan besar-besaran.

Terdapat sekitar 10.000 pegawai non ASN atau honorer yang terdata di Pemprov Kalsel. Ini berdasarkan data yang tercatat di Badan Kepegawaian Negara (BKN) sejak 2022.

"Kalau menurut regulasi pemerintah, pegawai non ASN akan diberhentikan di akhir 2024," jelas Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kalsel, Galuh Tantri Narindra, seperti dilansir Antara, Kamis (16/5).

"Namun kami menjamin mereka akan tetap bekerja dalam lingkup Pemprov Kalsel, dengan catatan sudah terdata di BKN," imbuhnya.

10.000 non ASN di Pemprov Kalsel tersebut diklaim memiliki peluang yang sama untuk diangkat menjadi ASN melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Untuk memastikan mereka diangkat menjadi ASN, kewenangan bukan hanya di tangan pemerintah daerah," tukas Galuh.

"Namun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah memberikan angin segar bahwa seluruh tenaga non ASN yang terdata di BKN memiliki kesempatan diangkat menjadi ASN secara bertahap," sambungnya.

Selain menunggu realisasi rencana Kementerian PANRB, pegawai non ASN yang terdata oleh BKN juga dianjurkan untuk mengikuti seleksi CASN.

"Peluang menjadi PPPK di Kalsel terbuka lebar, karena pemerintah pusat memberikan perhatian khusus kepada formasi guru dan tenaga kesehatan," beber Dinansyah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel.

"Faktanya pengusulan jumlah formasi PPPK dari Pemprov Kalsel tidak pernah dipangkas, terutama formasi guru dan tenaga kesehatan," tegasnya.

Adapun dalam seleksi CASN 2024, Pemprov Kalsel mengusulkan sebanyak 1.618 formasi dengan rincian CPNS 125 formasi. 

Kemudian 1.493 formasi PPPK yang meliputi tenaga guru 1.000 formasi, tenaga teknis 318 formasi, dan tenaga kesehatan 175 formasi.