KABARKALSEL.COM, MARABAHAN - Mengenakan atribut masing-masing, puluhan perwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas) terlihat memenuhi Aula Selidah di Kompleks Kantor Setdakab Barito Kuala (Batola), Selasa (24/06/2025) pagi.
Kendati sempat menarik perhatian, kedatangan mereka bukan untuk berunjuk rasa. Mereka justru menghadiri undangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Batola.
Undangan tersebut bukan pertemuan biasa, tetapi bertujuan menyosialisasikan peraturan
perundang-undangan ormas, sekaligus mengukur kinerja organisasi kemasyarakatan dalam mendukung visi misi Pemkab Batola 2025-2029.
Tercatat 47 ormas yang mengirimkan perwakilan. Di antaranya Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Borneo Rescue Batola, Forum Kewaspadaan Dini Masyrakat (FKDM), dan Komunitas Ibu Cerdas Indonesia (KICI).
"Bagaimanapun organisasi kemasyarakatan harus mendukung visi misi Pemkab Batola 2025-2029," papar Kepala Badan Kesbangpol Batola Suyud Sugiono.
"Sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga stabilitas sosial, tentunya akan memperkuat pelaksanaan program pembangunan," imbuhnya.
Kemudian eksistensi organisasi kemasyarakatan juga harus dapat memberikan manfaat kepada masyarakat umum maupun pemerintah daerah.
"Dengan duduk bersama, kami berusaha melakukan deteksi dini dan mengurangi potensi-potensi konflik karena perbedaan kepentingan antarorganisasi kemasyarakatan," beber Suyud.
Sementara pengukuran kinerja organisasi kemasyarakatan, juga berkaitan dengan bentuk dukungan terhadap visi misi pemerintah daerah.
Terlebih organisasi kemasyarakatan yang resmi terdaftar, memiliki kesempatan mendapatkan bantuan anggaran, penguatan kapasitas kelembagaan maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia dari pemerintah daerah.
Adapun pengukuran dilakukan oleh Tim Survey Indikator Kinerja Ormas (IKO) yang merupakan hasil kerja sama antara Badan Kesbangpol Kalimantan Selatan dengan Program Pascasarjana Universitas Lambung
Mangkurat (ULM).
"Hasil pengukuran kinerja organisasi kemasyarakatan akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam memberikan sokongan," jelas Suyud.
"Selain sebagai bentuk nyata kemitraan, bantuan tersebut juga menjadi wujud kepercayaan dan tanggung jawab bersama dalam membangun masyarakat mandiri dan berdaya saing," imbuhnya.
Pengukuran sendiri menggunakan teknik purposive sampling atau memilih ormas secara sengaja berdasarkan kriteria.
Kriteria yang digunakan adalah terdaftar resmi, aktif berkegiatan sosial/pembangunan, serta punya kejelasan struktur dan rutin melaporkan kegiatan.
Pengukuran juga dilakukan teknik snowball, seandainya terdapat ormas yang kurang terdokumentasi, tetapi cukup berperan aktif.
Sebelumnya berdasarkan hasil survei, IKO Kalsel 2024 memiliki rata-rata 72,17 poin atau dalam kategori kinerja cukup (berkembang).
Rinciannya dimensi kerawanan organisasi kemasyarakatan sebesar 79,86 poin, partisipasi 71,20 poin, dan kelembagaan 65,46 poin.
Demikian pula IKO Batola 2024 yang masuk kategori kinerja cukup dengan rata-rata 70,60 poin. Rinciannya dimensi kerawanan 74,29 persen, partisipasi 72,50 persen, dan kelembagaan 65,00 poin.
