Komisi II DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyepakati jadwal pelantikan kepala daerah, khususnya yang tidak berperkara di Mahkamah Konstitusi.
Resmi sudah 8 partai politik memperoleh kursi di DPR RI periode 2024–2029 berdasarkan hasil Pemilu 2024.
Setelah digeruduk ratusan massa dari berbagai penjuru, DPR RI memastikan tidak lagi membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada.
DPR RI akhirnya mengesahkan RUU Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pengesahan ini membuat jabatan kepala desa (kades) menjadi genap 8 tahun.
Berdasarkan hasil rekapitulasi suara 38 provinsi dan 128 wilayah luar negeri yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), sejumlah partai gagal lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen.
Pepatah barang siapa menanam pasti akan menuai hasil begitu mengena untuk pelaku persetubuhan kepada perempuan di bawah umur di Kecamatan Marabahan, Barito Kuala (Batola).
Sejumlah pejabat eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pratama dalam lingkup Pemprov Kalimantan Selatan, resmi menduduki jabatan baru, Senin (14/07/2025).
Merespons keluhan petani, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencopot Dani Satria dari jabatan sebagai Pimpinan Wilayah (Pimwil) Bulog Kalimantan Selatan.
Pertahanan Barito Putera di Liga 2 musim 2025/2026 mendapatkan sentuhan pemain berpengalaman, seiring kedatangan Fabiano Da Rosa Beltrame.
Diduga sengaja membawa kabur sepeda motor orang lain, seorang pemuda berinisial MN diringkus Opsnal Sat Reskrim Polres Barito Kuala (Batola), Jumat (11/07/2025) pagi.
Giliran manajemen Perusahaan Daerah (PD) Aneka Usaha Selidah yang dirombak Bupati Barito Kuala (Batola) H Bahrul Ilmi.
Merespons keluhan petani, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencopot Dani Satria dari jabatan sebagai Pimpinan Wilayah (Pimwil) Bulog Kalimantan Selatan.
Masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Hajji (Bipih) 2025 tahap pertama, telah berakhir 14 Maret.
Sedikitnya 4 perusahaan yang beroperasi di Banjar, Barito Kuala (Batola) dan Kotabaru diadukan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).
Sebuah petisi terkait penolakan penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tersebar di media sosial.
Tempat Pemerosesan Akhir (TPA) Regional Banjarbakula di Banjarbaru, mulai keteteran menerima kiriman sampah seberat 360 ton dalam sehari.
