Upaya penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) mendapat dukungan Komisi I DPRD Barito Kuala (Batola).
Dibuka sejak 13 Mei 2024, sejumlah figur sudah meramaikan penjaringan bakal calon kepala daerah (bacada) yang diselenggarakan DPD Partai Golkar Barito Kuala (Batola).
PT Adaro Indonesia meraih dua penghargaan CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan (PDB) Award 2024 dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Apresiasi diberikan DPRD kepada Pemkab Barito Kuala (Batola) atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kesembilan berturut-turut.
Memperdalam Program Rujuk Balik (PRB), Komisi II DPRD Barito Kuala (Batola) melakukan studi komparatif ke RSUD dr H Soemarno Sosroatmodjo, Kapuas, Kalimantan Tengah, Selasa (7/5).
Atas dukungan DPRD, Pemkab Barito Kuala kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Dua raperda inisitif DPRD Barito Kuala (Batola) yang baru disetujui, mendapat apresiasi positif dari Penjabat Bupati Mujiyat.
Dengan suara bulat, DPRD Barito Kuala (Batola) menyetujui dua raperda inisiatif agar selanjutnya ditetapkan menjadi perda.
Belasan rekomendasi diberikan DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Barito Kuala (Batola) 2023.
Abdul Wahid dan Arfainie hanya bisa tertunduk, ketika hakim Pengadilan Negeri (PN) Marabahan membacakan putusan, Selasa (2/4).
Hukuman berat harus ditanggung dua kurir sabu seberat 11,5 kilogram yang ditangkap beberapa waktu lalu di Jalan Trans Kalimantan, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Barito Kuala (Batola).
Berhasil mengungkap puluhan kasus dalam tempo beberapa bulan, belasan personel Sat Resnarkoba Polres Barito Kuala (Batola) mendapatkan penghargaan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Penjabat Bupati Barito Kuala (Batola) 2023 mulai dibahas oleh eksekutif dan legislatif setempat.
Setelah dihimpun dari dari desa hingga kecamatan, semua masukan dan perencanaan yang terkait pembangunan di Barito Kuala (Batola) dibahas Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2025.
Persoalan warga yang belum mengantongi KTP daerah setempat, menjadi bahan studi komparatif Komisi I DPRD Barito Kuala (Batola) ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kapuas, Senin (18/3).